Inspektorat Aceh
Ditulis oleh inspektorataceh, pada Senin, 04 Desember 2017

Berdasarkan amanat dalam pasal 112 ayat (2 ) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektur wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat Aceh merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah : Huruf B, 2, c : Inspektorat Aceh sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian. Berikut merupakan nama-nama kepala Inspektorat Aceh, mulai dari tahun pendirian:
1. Drs. Idrus Hayat, M.Si (2005 - 2006)
2. T. Setia Budi (2006 – 2008)
3. Syarifuddin Z, SH, MH (2008 – 2012)
4. Drs. Samidan Angkasa Wijaya (2013 – 2016)
5. Drs. Muhammad, MM (2017 – Sekarang)

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32